Kamis, 09 Juni 2011

6 Laporan Hasil Observasi BMT BARRAH


Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Kalian Ya...!!!
BAB I
PENDAHULUAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP). Adapun bank umum merupakan lembaga keuangan makro sedangkan bank perkreditan rakyat merupakan lembaga keuangan menengah. Dari sekian banyak lembaga keuangan mikro seperti koperasi, BKD dan lainnya, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syari’ah. Selain itu, BMT juga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang keuangan. Ini disebabkan karena BMT tidak hanya bergerak dalam pengelolaan modal (uang) saja, tetapi BMT juga bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Ini merupakan sebuah konsekwensi dari namanya itu sendiri yaitu bait al-mal wat tamwil yang merupakan gabungan dari kata baitul maal dan bait at-tamwil. Secara singkat, Bait al-mal merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit. Sedangkan bait at-tamwil merupakan lembaga pengumpulan dana (uang) guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial.
Perbedaan BMT dengan bank umum syari’ah (BUS) atau juga bank perkreditan rakyat syari’ah (BPRS) adalah dalam bidang pendampingan dan dukungan. Berkaitan dengan dukungan, BUS dan BPRS terikat dengan peraturan pemerintah di bawah Departemen Keuangan atau juga peraturan Bank Indonesia (BI). Sedangkan BMT dengan badan hukum koperasi, secara otomatis di bawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan demikian, peraturan yang mengikat BMT juga dari departemen ini. Sampai saat ini, selain peraturan tentang koperasi dengan segala bentuk usahanya, BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengengah.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

1.      Istilah Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) ialah lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil, yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. BMT berintikan dua kegiatan usaha yang mencakup baitul mal dan baitul tanwil.
BMT sebagai baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang berasal dari zakat, infaq dan sedeqah. Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (mustahiq) zakat, sesuai dengan aturan agama dan sesuai dengan manajemen keuangan modern. Dalam mengelola dana ZIS dan waqaf ini, BMT tidak mendapatkan keuntungan finansal, karena hasil zakat tidak boleh dibisniskan BMT.
Sedangkan BMT sebagai baitul tanwil adalah lembaga (institusi) keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah.
Secara garis besar BMT memiliki 2 fungsi utama:
a.       Bait al maal : lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, sepertihalnya zakat, infaq, dan sadaqoh.
b.      Bait at tamwil : lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.
Dari definisi Sudarsono diatas dapat disimpulkan bahwa BMT mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi non profit department sebagai landasan histories bahwa baitul maal pada masa Islam klasik adalah berfungsi sebagai dana umat dan penyeimbang perekonomian, sedangkan fungsi kedua yaitu fungsi profit department karena sebagai panjang tangan dari bank Syariah yang di atas sudah dijelaskan bahwa kemampuan perbankan sangat terbatas untuk menjangkau sector usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersial seperti bank sehingga dapat menjangkau sector tersebut, dan alternative pemikir ekonomi Islam untuk lembaga itu adalah BMT tersebut.
Dengan demikian, selain menghimpun dana dari masyarakat, melalui investasi/tabungan, kegiatan Baitul Tanwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil.
Selain unit simpan pinjam, BMT juga bisa secara langsung bergerak di bidang usaha sektor riel, seperti toko serba ada, peternakan, perikanan, jasa wartel, ekspor impor, leveransir, kontraktor dan sebagainya.

2.      Organisasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
Untuk mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. struktur organisasi BMT meliputi, musyawarah Anggota pemegang simpanan pokok, dewan syariah, Pembina manajemen, manajer, pemasaran, kasir, dan pembukuan.
Adapun tugas dari masing-masing struktur di atas adalah sebagai berikut:
a.       Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
b.      Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasional BMT.
c.       Pembina manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
d.      Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
e.       Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
f.       Kasir bertugas melayani nasabah.
g.      Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omzet BMT.
Dalam struktur organisasi standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan dewan syariah dan Pembina manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh manajer. Manajer memimpin keberlangsungan maal dan tamwil. Tamwil terdiri dari pemasaran, kasir, dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berhubungan koordinatif dengan maal, pemasaran, kasir dan pembukuan. Bentuk struktur organisasi BMT standar PINBUK.

Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh:
a.  Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT.
b. Efektifitas dalam pengelolaan organisasi BMT.
c.  Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
d. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

3.      Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
Sistem bagi hasil adalah pola pembiayaan keuntungan maupun kerugian antara BMT dengan anggota penyimpan berdasarkan perhitungan yang disepakati bersama. BMT biasanya berada di lingkungan masjid, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, pasar maupun di lingkungan pendidikan. Biasanya yang mensponsori pendirian BMT adalah para aghniya (dermawan), pemuka agama, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, cendekiawan, tokoh masyarakat, dosen dan pendidik. Peran serta kelompok masyarakat tersebut adalah berupa sumbangan pemikiran, penyediaan modal awal, bantuan penggunaan tanah dan gedung ataupun kantor. Untuk menunjang permodalan, BMT membuka kesempatan untuk mendapatkan sumber permodalan yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh dari orang-orang tersebut. Hasil studi Pinbuk (1998) menunjukkan bahwa lembaga pendanaan yang saat ini berkembang memiliki kekuatan antara lain:
a.       Mandiri dan mengakar di masyarakat,
b.      Bentuk organisasinya sederhana,
c.       Sistem dan prosedur pembiayaan mudah,
d.      Memiliki jangkauan pelayanan kepada pengusaha mikro. Kelemahannya adalah :
1)      Skala usaha kecil,
2)      Permodalan terbatas,
3)      Sumber daya manusia lemah,
4)      Sistem dan prosedur belum baku.Untuk mengembangkan lembaga tersebut dari kelemahannya perlu ditempuh cara-cara pembinaan sebagai berikut:
a)      Pemberian bantuan manajemen, peningkatan kualitas SDM dalam bentuk   pelatihan, standarisasi sistem dan prosedur,
b)      Kerjasama dalam penyaluran dana,
c)      Bantuan dalam inkubasi bisnis.

4.      Pola Tabungan dan Pembiayaan
4.1.  Tabungan
Tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan usaha kepada pihak BMT. Jenis-jenis tabungan/simpanan adalah sebagai berikut:
1)      Tabungan persiapan qurban;
2)      Tabungan pendidikan;
3)      Tabungan persiapan untuk nikah;
4)      Tabungan persiapan untuk melahirkan;
5)      Tabungan naik haji/umroh;
6)      Simpanan berjangka/deposito;
7)      Simpanan khusus untuk kelahiran;
8)      Simpanan sukarela;
9)      Simpanan hari tua;
10)  Simpanan aqiqoh.

4.2.  Pola Pembiayaan
Pola pembiayaan terdiri dari bagi hasil dan jual beli dengan mark up (tambahan atas modal) serta pembiayaan non profit.
1)      Bagi Hasil
Bagi hasil dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bagi hasil ini dibedakan atas:
a)      Musyarakah, adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.
b)      Mudharabah, adalah perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al amal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama terlebih dahulu di depan. Manakala rugi, shahib al amal akan
c)      kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan manajerial skill selama proyek berlangsung.
d)     Murabahah, adalah pola jual beli dengan membayar tangguh, sekali bayar.
e)      Muzaraah, adalah dengan memberikan l kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.
f)       Musaaqot, adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah dimana si penggarapnya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas rasio tertentu dari hasil panen.

2)      Jual Beli dengan Mark Up (tambahan atas modal)
Jual beli dengan mark up merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli tambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin/mark up.
Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi kepada penyedia dan penyimpan dana. Jenis-jenisnya adalah:
a)      Bai Bitsaman Ajil (BBA), adalah proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara lebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.
b)      Bai As Salam, proses jual beli dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.
c)      Al Istishna, adalah kontrak order yang ditandatangani bersamaan antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan jenis barang tertentu.
d)     Ijarah atau Sewa, adalah dengan memberi penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari sarana barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.
e)      Bai Ut Takjiri, adakah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.
f)       Musyarakah Mutanaqisah, adalah kombinasi antara musyawarah dengan ijarah (perkongsian dengan sewa). Dalam kontrak ini kedua belah pihak yang berkongsi menyertakan modalnya masing-masing.

3)      Pembiayaan Non Profit
Sistem ini disebut juga pembiayaan kebajikan. Sistem ini lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Dalam BMT pembiayaan ini sering dikenal dengan Qard yang bertujuan untuk kegiatan produktif yang secara aplikatif peminjam dana hanya perlu mengembalikan modal yang dipinjam dari BMT apabila sudah jatuh tempo, yang tentu dengan beberapa criteria UMK yang harus dipenuhi.
Dan selanjutnya adalah pelayanan zakat dan shadaqoh, adapun program BMT mengenai masalah pelayanan zakat dan shadaqoh, diantaranya:
a.       Penggalangan dana zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS)
-          ZIS masyarakat
-          Lewat kerjasama antara BMT dengan Lembaga Badan Amil Zakat, Infaq, dan shadaqoh (BAZIS)
b.      Dalam penyaluran dana ZIS
-          Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya membantu
-          Pemberian bea siswa bagi perserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP.
-          Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan.
-          Membantu masyarakat yang perlu pengobatan.

5.      Sejarah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Di Indonesia
5.1. Sejarah Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
Pada mulanya, istilah BMT terdengar pada awal tahun 1992. Istilah ini muncul dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT Bina Insan Kamil di jalan Pramuka Sari II Jakarta. Setelah itu, muncul pelatihan-pelatihan BMT yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), di mana tokoh-tokoh P3UK adalah para pendiri BMT Bina Insan Kamil.
Istilah BMT semakin populer ketika pada September 1994 Dompet Dhuafa (DD) Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syari’ah Indonesia (Abisindo) mengadakan diklat manajemen zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dan ekonomi syari’ah di Bogor. Diklat-diklat selanjutnya oleh DD dilakukan di Semarang dan Yogyakarta. Setelah diklat-diklat itu, istilah BMT lebih banyak muncul di Harian Umum Republuka, terutama di lembar Dialog Jum’at.
Pada tahun 1995, istilah BMT bukan hanya populer di kalangan aktivis Islam saja, akan tetapi mulai populer di kalangan birokrat. Hal ini tidak lepas dari peran Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), suatu badan otonom di bawah Ikatan Cendekiawan Mulim Indonesia (ICMI). Bahkan pada Muktamar ICMI 7 Desember 1995, BMT dicanangkan sebagai Gerakan Nasional bersama dengan Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA) dan Gerakan Wakaf Buku (GWB). Hanya saja, istilah Baitul Maal wat Tamwil sering diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (kependekan dan operasionalnya sama, BMT).

5.2. Sejarah Baitu Tamwil (BT)
 Adapun kelahiran dan istilah baitu tamwil (BT), namanya pernah populer lewat BT Teksona di Bandung dan BT Ridho Gusti di Jakarta. Keduanya kini tidak ada lagi. Setelah itu, walaupun dengan bentuk yang berbeda namun memiliki persamaan dalam tata kerjanya pada bulan Agustus 1991 berdiri sebuah Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) di Bandung. Kelahirannya terus diikuti dengan beroprasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Juni 1992.
BT yang menyusul kemudian adalah BT Bina Niaga Utama (Binama) di Semarang pada tahun 1993. BT Binama hingga kini masih bertahan dengan asset lebih dari 25 milyar rupiah. Dilihat dari fungsinya, BT sama dengan Bank Muamalat Indonesia atau BPRS yaitu sebagai lembaga keuangan syari’ah. Yang membedakan hanya skala dan status kelembagaannya. Bila BMI untuk pengusaha atas, BPRS untuk menengah ke bawah, maka BT untuk pengusaha bawah sekali (grass root). Ibaratnya, BMI adalah super market, BPRS adalah mini market, maka BT adalah warung-warung.
Semakin menjamurnya BT dan istilah BMT pada tahun-tahun itu didukung oleh adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Syariah Banking Institut (SBI), Institut for Shari’ah Economic Depvelopment (ISED), Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syari’ah (LPPBS). Lembaga tersebut sangat berjasa dalam mempopulerkan istilah BT yang pada waktu itu BT dianggap sebagai embrio BPRS.
Konsepsi bait al-maal sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang (ghanimah) pada masa awal Islam, yang diberikan kepada yang berhak dengan pertimbangan kemaslahatan umat, telah ada pada masa Rasulullah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, lembaga ini bahkan dijadikan salah satu lembaga keuangan negara yang independen untuk melayani kepentingan umat dan membiayai pembangunan secara keseluruhan.
Pada masa itu, telah diadakan pendidikan khusus yang dipersiapkan  untuk pengelolaan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syari’ah. Praktek mencari keuntungan juga mulai dilakukan dengan cara bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal usaha (musyarakah), membeli dan membayar dengan cicilan (bai’ bi ats-tsaman ajil) dan sewa guna usaha (al-ijarah).
Perkembangan ekonomi di tanah air telah mengalami fase kemajuan yang luar biasa bahkan telah menguasai seluruh ruang gerak manusia. Hal ini dapat terlihat dengan ditandai unggulnya ekonomi syari’ah dalam lembaga keuangan yang ada di negara Indonesia.
Berdirinya lembaga keuangan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat di satu sisi tapi mempunyai kepentingan yang sangat merugikan nasabah di sisi lain yaitu adanya dominasi penguasaan pada orang-orang tertentu. Ketika bank konvensional memfungsikan diri sebaga lembaga yang membantu masyarakat lemah pada dasarnya adalah memberikan kelonggaran di balik sebuah kesusahan yaitu adanya masa dan beban yang harus ditanggung. Fenomena seperti itu akan terus saja terjadi selama tidak ada suatu sistem yang dapat mengantarkan pelaku bisnis untuk meringankan beban yang dihadapi baik mengenai sistem perhitungan laba yang harus dipenuhi maupun aturan lain yang menuntut adanya sebuah pemaksaan yang secara tidak langsung mencekik leher bagi para pelaku binis itu sendiri.
Dewasa ini, bersamaan dengan semangat ittiba’ kepada Rasul dengan totalitas ajarannya, memunculkan semangat untuk meniru sistem “perbankan” pada zaman Rasulullah dan sahabat Umar. Terlebih dengan adanya kontroversi mengenai riba dan bunga bank, maka umat Islam mulai melirik untuk mendirikan bank yang berlandaskan syari’ah.
Dalam konteks Indonesia, keinginan tersebut nampaknya sejalan dengan kebijakan pemerintah, yang memberikan respon positif terhadap usulan pendirian bank syari’ah. Dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka mulailah bermunculan perbankan yang menggunakan sistem syari’ah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI Syari’ah, BPRS-BPRS, dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT).
Berangkat dari realitas tersebut, Islam menawarakan sebuah solusi dengan sistem ekonomi yang dapat mengangkat dan meringankan beban bagi para pelaku bisnis, baik pada tingkat pelaku bisnis pemula maupun pada pelaku bisnis di tingkat profesional. Landasan ekonomi Islam mempunyai diferensiasi yang sangat jelas dengan sistem ekonomi modern. Sebab ekonomi Islam mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh ekonomi modern.
Sistem ekonomi Islam mulai bersaing dengan sistem ekonomi konvensional dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia yang masih berinduk pada Bank Indonesia. Berinduk berarti bahwa perjalanan dalam menentukan sikap dan kebijakan yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia tidak terlepas dari kontrol dari Bank Indonesia. Namun dalam menjalankan sebuah sistem yang sesuai dengan syari’at Islam adalah merupakan jalan sendiri yang tidak ada intervensi dari sistem konvensional sebagai mana yang berlaku pada Bank Indonesia.
Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islami, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syari’ah. Sehingga secara otomatis sistem perekonomian Islam telah mendapatkan tempat dalam kancah perekonomian di tanah air Indonesia.
Perkembagan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah mulai menyentuh sektor paling bawah yaitu mikro, dengan lahirnya lembaga mikro keuangan Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan yang kemudian populer dengan istilah BMT.
Munculnya BMT sebagai lembaga mikro keuangan Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah adalah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi  salah satu lembaga mikro keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu juga peranan lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank konvesional.
Kelahiran BMT sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah. Sehingga fungsi BMT sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya.
Lahirnya BMT  ini di antaranya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut;
1.      Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal banyak. Sehingga ditawarkanlah sebuah sistem ekonomi yang berbasis syari’ah. Ekonomi syari’ah yang dimaksud adalah suatu sistem yang dibangun atas dasar adanya nilai etika yang tertanam seperti pelarangan tentang penipuan dan bentuk kecurangan, adanya hitam di atas putih ketika terjadi transaksi, dan adanya penanaman kejujuran terhadap semua orang dan lain-lain.
2.      Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara intensif dan berkelanjutan
3.      Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman modal dengan sistem bunga yang sangat tidak manusiawi.
4.      Agar ada alokasi dana yang merata pada masyarakat, yang fungsinya untuk menciptakan keadilan sosial.
Realitas menunjukkan, adanya BMT di tingkat daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling mengutungkan dengan memakai sistem bagi hasil. Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.
Sebagai lembaga keuangan yang bergerak pada bidang bisnis dan sosial, BMT harus mempunyai visi yang mengarah pada perwujudan masyarakat sejahtera dan adil. Walaupun setiap BMT mempunyai visi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, namun arah atau visi utama tersebut harus dijadikan sebagai pijakan. Pada dataran realitas, dimana BMT berbadan hukum koperasi, visi kesejahteraan dan keadilan tersebut memang diarahkan pada anggota terlebih dahulu. Namun demikian, kesejahteraan masyarakat umum juga tidak boleh dikesampingkan.
Dengan acuan tersebut, maka visi BMT dapat dirumuskan secara kelembagaan masing-masing. Hal ini mengingat lingkungan kerja BMT yang memang sangat variatif. Sehingga visi yang dibangunnya juga dapat saja berbeda-beda.
Adapun misi yang harus dijadikan sebagai acuan adalah membangun dan mengembangkan tatanan ekonomi dan masyarakat yang sesuai dengan prinsip syari’ah. Hal inilah yang membedakan koperasi pada umumnya dengan koperasi dalam bentuk BMT. Karena pengertian BMT yang mengandung unsur sosial juga, maka misi sebagaimana di atas juga harus dijadikan patokan utama. Secara defakto, rumusan redaksional misi antar BMT dapat berbeda-beda namun dengan misi utama yang sama.
Melihat visi dan misi BMT yang harus diarahkan pada terciptanya masyarakat sejahtera dan adil sebagaimana di atas, maka tujuan didirikannya suatu BMT harus relevan dengan hal itu. Selain juga sebagai lembaga berbadan hukum koperasi, BMT harus diupayakan mempunyai tujuan pemberdayaan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat luas pada umumnya. Pemberdayaan (empowering) harus menjadi brand tujuan BMT. Artinya bahwa pemberian modal pinjaman pada anggota maupun penyimpanannya oleh anggota harus dilakukan sebagai alat pemberdayaan ekonomi mereka. Pemberdayaan semacam ini dapat diwujudkan oleh BMT dengan cara pendampingan usaha bagi penerima modal atau dengan kegiatan-keiatan lainnya.
Dengan hadirnya Kepmen K.UKM No. 91 Tahun 2004, maka yang menjadi tujuan pengembangan KSPS, KJKS, dan UJKS yang merupakan wadah BMT, harus diarahkan pada;
Peningkatan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syari’ah,
Pemberian dorongan bagi kehidupan ekonomi syari’ah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya; dan
Peningkatan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syari;ah
Sebagai lembaga bisnis yang profesional, BMT dituntut untuk lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam, jasa, dan jual beli. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan usahanya pada lahan bisnis yang lebih riil maupun sektor lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.
Dengan adanya Kepmen K.UKM No. 91 Tahun 2004 maka ruang lingkup kerja BMT dapat berbeda-beda tergantung perizinan yang dilakukan. Artinya, jika izin pendirian BMT dilakukan sebatas di Dinas Koperasi Kabupaten atau Kota, maka ruang lingkup kerjanya sebatas Kabupaten atau Kota tersebut. Adapun BMT yang meminta izin usahanya di Dinas Koperasi Propinsi, maka secara otomatis ruang lingkup kerjanya mencakup satu propinsi tersebut. Adapun bila BMT mendapat ijin langsung dari menteri, maka wilayah operasionalnya dapt di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk lebih jelas tentang ruang lingkup kerja BMT ini dapat dilihat dalam Kepmen No. 91 Tahun 2004 pasal 5 bagian a, b, dan c. Pasal 5 bagian a Keputusan Menteri ini menyatakan bahwa permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili di dua atau lebih propinsi, diajukan kepada Menteri c.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Pejabat pada tingkat kabupaten/kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan dan selanjutnya menteri mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya. Bagian b menyatakan bahwa permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah baik Jasa Keuangan Syari’ah Primer maupun Sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa kabupaten dan atau kota dalam satu propinsi, diajukan kepada instansi yang membidangi koperasi tingkat propinsi yang membawahi bidang koperasi, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Pejabat yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan, selanjutnya Pejabat tingkat propinsi mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian. Sedangkan bagian c menyatakan bahwa permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam satu wilayah kabupaten dan atau kota diajukan kepada Instansi yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan kota setempat dan selanjutnya Pejabat setempat mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya.
Melihat pengertian BMT sebagaimana ide awal lahirnya dan kemudian pengaturan pemerintah dalam legalitasnya, maka BMT mempunyai peranan sebagai berikut:
1.      Mengumpulkan dana dan menyalurkannya pada anggota maupun masyarakat luas.
2.      Mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian anggota secara khusus dan masyarakat secara umum.
3.      Membantu baitul al-maal dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial atau biasa disebut qardh al-hasan.
4.      Menyediakan cadangan pembiayaan macet akibat terjadinya kebangkrutan usaha nasabah bait at-tamwil yang berstatus al-gharim.
5.      Lembaga sosial keagamaan dengan pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum, peribadatan dan lain lain. Di sisi lain hal ini juga dapat membantu bait at-tamwil dalam kegiatan promosi produk-produk penghimpun dana dan penyaluran kepada masyarakat.
Walaupun demikian, karena di sisi lain BMT mempunyai misi membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat yang madani dan adil, maka dapat dipahami bahwa tujuan dari BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prisip ekonomi Islam. Oleh karena itu, hal-hal yang harus dikedepankan oleh BMT adalah:
1.      Orientasi bisnis, mencari laba bersama, pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota  dan masyarakat.
2.      Walaupun bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodakoh bagi kesejahteraan orang banyak.
3.      Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4.      Menjadi milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.
Dalam rangka mencapai tujuan dan agar peranannya berjalan dengan maksimal, BMT berfungsi sebagai lembaga yang mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota dan masyarakat daerah kerjanya. Dengan demikian, BMT dituntut untuk mampu;
1.      Meningkatkan kualitas SDM anggota dan masyarakat wilayah kerjanya untuk menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
2.      Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
3.      Menjadi perantara keuangan (fiancial intermediary), antara agniya (kelompok orang-orang kaya) sebagai shahibul maal (pemilik dana) dengan du’afa (kelompok masyarakat kelas bawa) sebagai mudharib (pelaksana usaha), terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan lainnya.
4.      Menjadi perantara keuangan (financial  intermediary),  antara pemilik dana (shohibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudharib) untuk mengembangkan usaha yang lebih produktif.

BAB III
LAPORAN OBSERVASI
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT BARRAH
(KJKS BMT BARRAH)
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

1.        Sejarah Berdirinya KJKS BMT Barrah
Dilandasi oleh keinginan yang kuata untik ikut serta dalam pemberayaan masyarakat ekonomi kecil dan bawah yang terbebas dari unsur riba yang sesuai dengan syar’at islam, maka pada bulan juli 1993 didirikanlah kelompok simpan pinjam Barrah, dengan dana awal yang terkumpul sebesar  Rp. 2.500.000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah anggota yang sangat terbatas.
Berawal dari keinginan untuk membentuk lembaga keuangan yang berbasis syariah, maka pada tahun 1996 kelompok simpan pinjam BARRAH berubah nama menjadi Baitul Maal Wattamwil Barrah (BMT BARRAH) di bawah binaan PINBUK Jawa Barat.
Pada tanggal 30 oktober 1998 BMT BARRAH memperoleh SK Badan Hukum Koperasi dengan nomor 249/BH/KDK-10.21/X/98. Sejak saat itu BMT BARRAH berubah menjadi kopeasi BMT BARRAH.
Pada tanggal 25 April 2003 sesuai dengan produk koperasinya, maka BMT BARRAH Mengubah diri menjadi koperasi simpan pinjam BMT BARRAH dengan Badan Hukum SK DEPKOP Nomor : 518/PAD 18-DISKOP/2003.
Seiring dengan berkembangnya wilayah pelayanan BMT BARRAH maka pada tahun 2010 tepatnya tanggal 14 juni 20101 KSP Syariah BMT BARRAH merubah statusnya dari koperasi dibawah binaan kota bandung menjadi koperasi binaan propinsi jawa barat, dengan nomor SK : 01/PAD/XIII/518-DISKOP UMKM/VI/2010. Begitu pula dengan namanya berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT BARRAH.

2.        Visi Dan Misi KJKS BMT Barrah
VISI
Pada pendiri dan pengurus KJKS BMT Barrah mempunyai visi untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi kelas bawah dengan harapan mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik, sehingga tercapai kemandirian di bidang usahanya.

MISI
Adapun misi yang dibawa oleh KJKS BMT Barrah adalah sebagai berikut:
Ø  Mengembangkan potensi ummat agar mampu berperan dan berkiprah memberikan manfaat dalam membangun perekonomian ummat
Ø  Diharapkan menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi keraguan atas bunga bank konvensioanal antara haram, darurat, dan subhat
Ø  Ikut serta membantu program pengentasan kemiskinan
Ø  Mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui upaya pemberdayaan dan peningkatan ekonomi ummat
Ø  Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi usaha-usaha kecil/bawah
Ø  Mengembangkan sikap hidup hormat melalui kegiatan menabung

3.        Lembaga Dan Organisasi KJKS BMT Barrah
3.1.   Struktur Organisasi
Untuk membantu mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien perlu dibuat struktur organisasi sehingga dapat memperjelas jalur komunikasi, wewenang, dan tanggung jawab yang memungkin adanya koordinasi dan kerjasama antar seluruh bagian organisasi dalam mengambil tidakan untuk membuat keputusan yang menunjang ke arah tujuan umum dari perusahaan.

Secara struktur organisai KJKS Barrah hampir sama dengan KJK lainnya, perbedaan yang mendasar adalah di KJKS BMT Barrah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi dan tugas DPS adalah mengawasi operasional dan produk-produk dengan ketentuan  Syariah penetapan DPS untuk setiap lembaga keuangan harus mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah NASIONAL (DSN).

Struktur organisasi harus tegas dan jelas agar menunjang kelancaran aktivitas dan pengawasan dalam perusahaan. Adapun susunan pengurus KJKS Barrah adalah sebagai berikut:
a.       Pengawas:
Ketua                                   :    Dachlan irfan
Anggota                               :    Ir. Ahmad jaelani
                                                Ir. Bambang Subekti, MM
                                                Ir. H.M. Umar Dany
                                                KH. Hamdani
b.      Pengurus
Ketua                                    :  Muhammad Musthofa. SE
Sekretaris                              :  Drs. Taufik Hidayatullah. MM
Bendahara                             :  Drs. Asep Lukman

c.       Pengelola
Generasi Manajer                  :  M.U. Sutisna
Manajer pembiayaan             :  Ir. Eming
Manajer Umum                     :  Endah. Larasati, SE
Manajer operasional              :  Evi Latifah
Legal Aspek                          :  Anang Usman, SH,M,Si
IT                                          :  Yusni Imron, ST
Staf  IT                                  :  A. Nurjaman
Teller                                     :  Yuliyawati, ST
Customer Service                   :   Dani Ramdani
Administrasi pembiayaan         :   Novi Novianti
Stabilisator                              :   Dadang Ikha              
Supervisor                               :  Ujang Supendi
Account Officer                       :  Ucu Saprudin, Amd
                                                  Novi Noviyanti
                                                  Uce Saepudin
                                                  Syamsul Bahri
                                                  Arif Syuhada
                                                  Egri Yudanegara

d.      Kantor Cabang Cimahi
Pimpinan Cabang                     :   Ir. Agus Suhandi
Supervisor                               :   Dudung Abdullah
Teller                                      :   Iyan Sopiyan
Customer Sevice                     :   Roro Awaludin
Account Officer                      :   Dedi Saripudin
                                                  Yoga Pramudia
                                                   Rusian
                                                   Sodiqin dan Ramian
e.       Kantor Cabang Banjaran
Pemimpin Cabang                    :  Atep Rustandi, S.Sos
Teller                                       :  Lia Aprilia, S.Ag
Customer Service                     :  Samsudin
Account Officer                        :  Dindin Mulyana
                                                    Deni Mulyana
f.       Kantor Cabang Majalaya
Pemimpin Cabang                     :   Ahmad Zaenal
Teler                                         :  Agus Rahmat
Account Officer                        :  Ahmad Suryadi
g.      Kantor Cabang Tasikmalaya
Pemimpin Cabang                :  Mujiono
Account                               :  Tedi Setiadi
h.      Baitul Maal
Manajer Baitul Maal            :  Heru Haerudin
Staff                                                                  
i.        Sektor Rill
Manajer                             : Yayan Hendayani
Staf                                    :  Maman Abdurrrahman
                                             Taufik wardiana
                                              Yuni
4.      Keanggotaan KJKS BMT Barrah
Setiap warga masyarakat dapat menjadi anggota KJKS BMT barrah, berdasarkan statusnya anggota KJKS   BMT BARAH dapat di bagi menjadi 4 kategori yaitu:
a.       Anggota Pendiri
Yakni mereka yang ikut mendirikan KJKS BMT Barrah dengan menyetorkan modal awal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib, jumlah anggota pendiri sebanyak 25 Orang.
b.      Anggota Biasa
Yakni mereka yang memnfaatkan jasa KJKS BMT Barrah dan sudah melunasi simpanan pokok serta bersedia membayar simpanan wajib Anggota biasa harus menjadi anggota aktif koperasi sehingga mempunyai hak untuk mengikuti RAT dan mendapatkan SHU sesuai dengan proporsinya  masing-masing setiap tahun. Anggota biasa berjumlah 1.060 orang samapai pada akhir tahun 2009.
c.       Anggota Luar Biasa
Yakni mereka yang memanfaatkan jasa KJKS BMT Barrah dan sudah melunasi simpanan pokok serta besedia membayar simpanan wajib. Anggota luar biasa harus menyatakan kesanggupan mengikuti pernyataan anggota luar Biasa atau nasabah KJKS BMT Barrah, tidak mempunyai hak untuk mengikuti RAT tetapi mendapatkan SHU sesuai dengan proporsinya masing-masing setiap tahun. Anggota luar biasa ini biasanya kurang begitu aktif dalam melakukan simpanan wajib maupun simpanan sukarela jumlahnya sebanyak 83 orang sampai akhir tahun 2009.
d.      Calon Anggota
Yakni masyarakat yang memanfaatkan jasa KJKS BMT Barrah namun belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib. Calon anggota tidak berhak untuk mengikuti RAT  dan tidak mendapatkan SHU. Apabila dalam tempo 3 (tiga) bulan calon anggota belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib, maka yang bersangkutan kehilangan kesempatan untuk menjadi Anggota KJK  Syariah BMT Barrah (hanya menjadi nasabah ). Calon anggota (nasabah) berjumlah 6.904 orang sampai akhir tahun 2009.

5.      Pola Kerja KJKS BMT Barrah
KJKS BMT Barrah adalah suatu lembaga intermeditasi penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan modal usaha.
Adapun mekanisme penghimpunan dana dan penyalurannya, KJKS BMT Barrah mengacu pada pola bagi hasil sesuai dengan syarat Islam. Dalam pelayana kepada nasabah, selain kantor yang representative denagn fasilitas yang memadai dan lokasi yang cukup startegis, KJKS BMT Barrah melakukan sistem jemput bola kepada para nasabahnya baik yang akan menyetor maupun yang akan menarik dananya, sehingga memudahkan nasabah yang berada jauh dari kantor.
6.      Produk-Produk KJKS BMT Barrah
Kegiatan operasional KJKS BMT Barrah pada dasarnya bebrperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan dana perkembangannya, demikian pula halnya dengan KJKS BMT Barrah yang dalam fungsi tamwilnya menghimpun dana dari pihak ketiga dan menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan usaha-usaha produktif dan menguntungkan. Sumber dana tersebut diperoleh dari simpanan masyarakat.
Jenis-jenis simpanan yang ada di KJKS BMT Barrah adalah sebagai berikut:
a.       Simpanan TABAH (Tabungan Barrah)
Simpanan sukarela yang dapat diambil kapan saja, dengan prinsip wadi’ah.
b.      Simpanan Berjangka atau Deposito
Simpanan yang hanya dapat diambil apabila telah jatuh tempo dengan jangka waktu yang telah disepakati, dengan prinsip mudharabah.
v  Merupakan tabungan/simpanan berjangka dengan limit waktu antara 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
v  Besar simpanan minimal Rp. 5.000.000,-
v  Sifat simpanan : bisa perpanjangan otomatis dan non otomatis.
c.       Simpanan Qurban
Simpanan yang digunakan untuk membeli hewan Qurban, dapat diambil pada saat akan berqurban, dengan prinsip wadi’ah.
d.      Simpanan pendidikan
Simpanan yang digunakan khusus untuk biaya penddikan dan hanya dapat diambil sesuai dengan keperluan sekolah atau satu tahun sekali dengan menggunakan prinsip wadi’ah.
e.       Simpanan idul fitri
Simpanan yang digunakan dengan diambil untuk keperluan menjelang idul fitri.
f.       Simpanan Masa Tua
Simpanan yang digunakan untuk dana hidup di masa tua, hanya dapat diambil pada usia yang telah disepakati dengan menggunakan prinsip wadi’ah.
v  Merupakan tabungan/simpanan perorangan/lembaga atas dasar akad Wadi’ah
v  Aman di dunia dan akhirat, halal dan Insya Allah terhindar dari Riba’
v  Simpanan pertama minimal Rp. 50.000,- selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 5000,- dengan saldo minimal Rp. 50.000,-
Jenis-jenis pembiayaan yang ada di KSP Syariah BMT Barrah adalah sebagai berikut:
a.       Modal kerja (Mudharabah)
b.      Kerjasama( Musyarakah)
c.       Investasi (Murabahah)
d.      Gadai emas (Rahn)
e.       Jasa perbankan (Ijarah, Kafalah)
f.       Qordul Hasan
7.        Persyaratan Administrasi KJKS BMT BARRAH
7.1.   Sasaran Pembiayaan
a.       Anggota/Nasabah BMT Barrah
b.      Pengusaha kecil dan sector informal
7.2.   Jangka Waktu Pembiayaan
Diprioritaskan kepada pembiayaan berjangka waktu pendek, kurang dari 6 (enam) bulan.
7.3.   Jaminan atau Agunan
a.       Jaminan atau agunan kebendaan adalah barang yang dibiayai oleh BMT Barrah
b.      Jaminan lainnya berupa sertifikat tanah, Surat Jongko, dan BPKB kendaraan bermotor
7.4.   Syarat-Syarat Pembiayaan
a.       Menjadi nasabah aktif di BMT Barrah
b.      Pembiayaan diperuntukkan bagi usaha-usaha produktif
c.       Mengisi formulir aplikasi Pembiayaan, disertai:
d.      Bersedia di survey
e.       Memiliki Saldo simpanan minimal Rp. 100.000,-
f.       BMT berhak untuk menyetujui atau menolak prmohonan tanpa harus memberitahukan alasannya kepada anggota
8.        Layanan Lain KJKS BMT Barrah
Selain melayani Transaksi Jasa Keuangan Syariah, KJKS BMT Barrah pun menerima pembayaran:
a.       Melayani dan membantu penyediaan Hewan Qurban dan Aqiqah bagi yang akan melaksanakannya.
b.      Rekening Listrik dan Telephone
c.       Voucher isi ulang HP dan Cicilan FIF

9.        Prestasi Yang Pernah Dicapai KJKS BMT Barrah
Setelah peresmian sebagai KJKS pertama di Kota Bandung, kepercayaan dari pemerintah dan non pemerintah bertambah sehingga KJKS BMT Barrah dapat berkembang dengan baik
Dengan adanya kepercayaan tersebut, para pengurus dan pengelola KJKS BMT Barrah bersemangat untuk meningkatkan kualitas koperasi sehingga membuahkan prestasi sebagai berikut:
TAHUN
PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI
2004
KSP Syariah BMT Barrah sebagai KSP Syariah pertama di Kota Bandung
2004
KSP Syariah BMT Barrah sebagai juara Terbaik I Koperasi tingkat Kota Bandung
2005
KSP Syariah BMT Barrah sebagai Juara Terbaik I KSP tingkat Provinsi Jawa Barat
2005
KSP Syariah BMT Barrah sebagai KSP yang diklasiikasikan koperasi terbaik tingkat nasional
Sumber : KSP Syariah BMT Barrah

10.    Proses Akuntansi KJKS BMT BARRAH
Proses akuntansi KJKS BMT Barrah ini mengacu kepada Pedoman Umum Akuntansi Koperasi yang diterbitkan oleh Kantor Menegkop dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2001. Pedoman umum yang dimaksud diterjemahkan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1998 dan diperbaharui pada tahun 2002. Oleh karena itu, Pedoman Umum PSAK No. 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Akuntansi KJKS dan UJKS Koperasi ini. Pedoman umum mengarahkan agar akuntansi koperasi dilaksanakan berdasarkan nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi dan proses akuntansi KJKS dan UJKS Koperasi harus sejalan dengan pedoman tersebut, disesuaikan dengan karakteristik KJKS dan UJKS Koperasi. Selain itu, Akuntansi untuk KJKS dan UJKS Koperasi juga berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
Proses Akuntansi pada KJKS BMT Barrah ini segala bentuk di setiap transaksi yang terjadi di KJKS BMT Barrah harus dicatat, digolong-golongkan, diringkas, dan disajikan dalam bentuk laporan. Kegiatan-kegiatan yang dimulai dari pencatatan sampai dengan penyajian tersebut disebut proses akuntansi. Proses akuntansi di KJKS BMT Barrah bidsa digambarkan secara umum pada KJKS dan UJKS sebagai berikut:
Proses akuntansi dimulai dengan adanya transaksi-transaksi yang kemudian dicatat di dalam bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi tersebut selanjutnya dicatat di dalam buku Harian/ Jurnal secara harian (atau menurut saat terjadinya transaksi). Beberapa dari transaksi tersebut mungkin perlu dicatat dalam Buku Pembantu selain di dalam Jurnal. Pada setiap akhir periode (biasanya setiap akhir bulan), datang terekam dalam jurnal-jurnal tersebut diposting ke dalam Buku Besar. Selanjutnya saldo dari setiap Buku Besar disusun dalam suatu daftar yang disebut Neraca Saldo. Data dalam Neraca Saldo tersebut belum sepenuhnya siap untuk dijadikan Laporan Keuangan, karena perlu beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Jurnal Penyesuaian. Gabungan antara data yang terdapat di dalam Neraca Saldo dengan penyesuaian-penyesuaian tadi, dapat pula dibuat di dalam suatu formulir yang disebut Neraca Lajur. Setelah Neraca Lajur disusun, maka Laporan Keuangan akan dapat dengan mudah dibuat.
a.       Jenis-Jenis Transaksi Pada KJKS dan UJKS Koperasi
Terdapat 3 (tiga) jenis transaksi yang sering terjadi di KJKS dan UJKS Koperasi, yaitu transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas dan transaksi yang tidak termasuk ke dalam ke-2 jenis transaksi tersebut. Transaksi penerimaan kas dapat berupa:
a)      Penerimaan Setoran Tabungan Wadiah
b)      Penerimaan Setoran Investasi mudharabah
c)      Pembukaan Simpanan Berjangka Mudharabah
d)     Penerimaan Pembiayaan yang Diterima
e)      Penerimaan Setoran Simpanan Pokok
f)       Penerimaan Setoran Simpanan Wajib
g)      Penerimaan Modal Penyertaan
h)      Penerimaan Piutang Murabahah
i)        Penerimaan Piutang Salam
j)        Penerimaan Piutang Istishna
k)      Penerimaan Qardh
l)        Penerimaan Bagi Hasil
m)    Penerimaan Investasi
Sedangkan transaksi pengeluaran kas di KJKS dan UJKS Koperasi dapat berupa:
a)      Penyaluran Pembiayaan: Mudharabah, Musyarakah
b)      Penyaluran Pinjaman Qardh
c)      Pengeluaran Biaya Dibayar di Muka
d)     Pengambilan Tabungan Wadiah
e)      Pengambilan Investasi mudharabah
f)       Pencairan Simpanan Berjangka Mudharabah
g)      Penyerahan Simpanan Pokok
h)      Penyerahan Simpanan Wajib
i)        Pembayaran Pembiayaan yang Diterima
j)        Pembayaran Bagi Hasil atas Pembiayaan yang Diterima
k)      Pembayaran Biaya-biaya Operasional
l)        Pembayaran Biaya-biaya Organisasi (Perkoperasian)
m)    Investasi Sementara
n)      Investasi Jangka Panjang
o)      Pembelian Perlengkapan
p)      Pembelian Aktiva Tetap
q)      Simpanan di Bank atau Lembaga Keuangan Syariah
Adapun transaksi-transaksi (atau lebih tepat disebut kejadian) yang tidak termasuk ke dalam penerimaan dan pengeluaran kas di KJKS dan UJKS Koperasi adalah:
a)      Piutang pendapatan;
b)      Hutang biaya;
c)      Pendapatan diterima di muka;
d)     Biaya dibayar di muka;
e)      Penyusutan aktiva tetap;
f)       Penyisihan piutang tak tertagih; dan
g)      Pemakaian perlengkapan.
h)      Atas dasar ketiga jenis transaksi tersebut, dibuat bukti-bukti transaksi yang terdiri dari bukti transaksi penerimaan kas, bukti transaksi pengeluaran kas, dan bukti umum (memorial).

b.      Buku Harian atau Jurnal
Buku Harian atau Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi di KJKS dan UJKS Koperasi yang dilakukan secara kronologis (berdasarkan urutan waktu terjadinya) dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Atas dasar bukti-bukti transaksi di atas, maka buku harian atau jurnal di KJKS atau UJKS Koperasi pun terdiri dari:
a)      Buku Harian atau Jurnal Penerimaan Kas;
b)      Buku Harian atau Jurnal Pengeluaran Kas; dan
c)      Buku Harian atau Jurnal Umum.
c.       Buku Pembantu
Buku Pembantu adalah buku yang digunakan untuk membantu rekening-rekening Buku Besar yang membutuhkan perincian, bentuknya dapat berupa buku pembantu tabungan dan simpanan berjangka serta buku pembiayaan, baik untuk anggota maupun calon anggota, daftar simpanan pokok dan daftar simpanan wajib anggota.
d.      Buku Besar
Buku Besar adalah kumpulan rekening yang digunakan pada KJKS dan UJKS Koperasi.
e.       Neraca Saldo
Neraca Saldo adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh rekening yang ada di dalam Buku Besar pada suatu saat tertentu.
f.       Jurnal Penyesuaian
Saldo-saldo rekening di dalam Neraca Saldo biasanya memerlukan penyesuaian untuk mengakui hal-hal sebagai berikut:
a)      Piutang pendapatan;
b)      Hutang biaya;
c)      Pendapatan diterima di muka;
d)     Biaya dibayar di muka;
e)      Penyusutan aktiva tetap;
f)       Penyisihan piutang tak tertagih; dan
g)      Pemakaian perlengkapan.
Alasan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian melalui jurnal penyesuaian tersebut adalah:
a)      Agar setiap rekening riil, khususnya rekening aktiva dan rekening kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode.
b)      Agar setiap rekening nominal (rekening pendapatan dan biaya) menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode.
g.      Neraca Lajur
Neraca Lajur adalah alat bantu yang digunakan untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari Neraca Saldo dan data penyesuaian, sehingga siap untuk disusun menjadi Laporan Keuangan.
h.      Laporan Keuangan
Pengaturan tentang laporan keuangan KJKS atau UJKS Koperasi dan komponen-komponennya, diuraikan secara terinci pada sub bagian sesudah ini.

i.        Jurnal Penutup
Jurnal Penutup adalah jurnal untuk memindahkan saldo-saldo rekening nominal (rekening-rekening yang terdapat dalam perhitungan hasil usaha) ke rekening Cadangan.

j.        Neraca Saldo Setelah Penutupan Buku
Neraca Saldo Setelah Penutupan Buku adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo rekening Buku Besar setelah koperasi melakukan penutupan buku. Oleh karena itu, rekening-rekening yang terdapat di dalam Neraca Saldo Setelah Penutupan Buku hanya berupa rekening-rekening riil (neraca).

k.      Jurnal Pembalik (Jurnal Penyesuaian Kembali)
Jurnal Pembalik adalah jurnal yang dibuat dengan membalik jurnal penyesuaian yang merupakan:
a)      Piutang Pendapatan, dan
b)      Hutang Biaya.
Tujuan pembuatan jurnal balik adalah untuk menyederhanakan pembuatan jurnal lanjutan dari jurnal penyesuaian tersebut pada periode berikutnya. Jurnal balik bersifat opsional, artinya boleh dibuat boleh tidak dengan konsekuensinya masing-masing.

11.  Pengaturan Tentang Laporan Keuangan KJKS BMT Barrah
11.1.        Kewajiban Laporan Keuangan
KJKS dan UJKS melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada pejabat yang berwenang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Laporan keuangan berkala terdiri dari:
a)      Laporan Triwulan (disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir pada periode yang bersangkutan.
b)      Laporan Tahunan (disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak periode tahunan itu berakhir, dengan ketentuan bagi KJKS dan UJKS Koperasi yang telah wajib audit, maka laporan yang disampaikan adalah laporan hasil audit eksternal.

11.2.        Bentuk dan Penyajian Laporan Keuangan
Laporan keuangan tahunan disajikan dengan membandingkan keadaan keuangan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya secara komparatif dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, kecuali bagi KJKS dan UJKS Koperasi yang belum memiliki laporan periode sebelumnya.

11.3.        Pengguna Laporan Keuangan
Pengguna laporan keuangan KJKS dan UJKS Koperasi adalah:
a)      shahibul maal/pemilik dana;
b)      pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana;
c)      pembayar zakat, infak dan shadaqah;
d)     anggota Koperasi Jasa Syariah;
e)      otoritas pengawasan;
f)       Kementerian Koperasi/ Dinas yang membidangi Koperasi;
g)      Pemerintah;
h)      masyarakat.
Untuk itu, maka laporan keuangan KJKS dan UJKS Koperasi harus memenuhi kriteria yang berlaku umum, yaitu:
a)      Dapat dipahami.
b)      Relevan – materialistik.
c)      Keandalan (penyajian yang jujur, substantial, netral, sehat dan lengkap).
d)     Dapat dibandingkan.

11.4.        Fungsi Laporan Keuangan
Laporan keuangan KJKS dan UJKS Koperasi yang disusun harus berfungsi sebagai:
a)      Bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja dan prestasi Koperasi;
b)      Bagian dari sistem pelaporan keuangan KJKS atau UJKS Koperasi yang ditujukan untuk pihak eksternal;

11.5.        Komponen Laporan Keuangan
a)    Neraca
Ø  Neraca harus menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas Koperasi pada waktu tertentu.
Ø  Penyajian pos aktiva dan kewajiban dalam neraca KJKS atau UJKS Koperasi tidak dikelompokkan menurut lancer dan tidak lancar, namun sedapat mungkin tetap disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh temponya.
Ø  Bentuk laporan neraca KJKS dan UJKS Koperasi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
b)    Aktiva
Ø  Kas/Bank. Kas adalah uang tunai yang tersimpan di Koperasi, sedangkan Bank adalah giro atau simpanan lain KJKS atau UJKS Koperasi di Bank tertentu yang likuid.
Ø  Tabungan, simpanan dan deposito, pada KJKS atau UJKS Koperasi lain bank dan lainnya.
Ø  Surat berharga (investasi jangka pendek) adalah investasi dalam bentuk surat berharga atau bentuk lain yang dapat dicairkan setiap saat (likuid).
Ø  Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad Murabahah, Salam dan Istishna.
Ø  Piutang qardh
Ø  Pembiayaan mudharabah
Ø  Pembiayaan musyarakah
Ø  Aktiva ijarah merupakan aktiva yang menjadi objek transaksi sewa (ijarah) dan dicatat di neraca sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
Ø  Aktiva tetap, kecuali tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
Ø  Biaya dibayar di muka (disajikan dalam akun “Aktiva Lain-lain”) diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).
Ø  Aktiva yang diambilalih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun aktiva lain-lain) diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi.
c)    Kewajiban
Kewajiban segera, merupakan kewajiban KJKS atau UJKS Koperasi kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Kewajiban segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban KJKS atau UJKS Koperasi.
d)    Investasi Tidak Terikat
Investasi mudharabah merupakan simpanan Anggota/calon anggota yang hanya bisa ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Investasi mudharabah dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di KJKS atau UJKS Koperasi.
e)    Equitas
Ekuitas KJKS atau UJKS Koperasi adalah modal Koperasi yang berasal dari simpanan para pemiliknya (anggota) atau simpanan yang menentukan kepemilikan pada Koperasi, yang bercirikan menanggung risiko atau berpendapatan tidak tetap dan merupakan klaim anggota pada saat anggota ke luar atau Koperasi dibubarkan.

11.6.        Perhitungan Hasil Usaha
Laporan Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang menggambarkan kinerja dan kegiatan usaha KJKS atau UJKS Koperasi pada suatu periode tertentu yang meliputi pendapatan dan beban yang timbul pada operasi utama KJKS atau UJKS
Koperasi dan operasi lainnya.
11.7.        Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas pada KJKS atau UJKS Koperasi selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Aktivitas operasi (operating) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan KJKS atau UJKS Koperasi (principal revenue-producing activities)
 Aktivitas investasi (investing) adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak setara kas.
Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman KJKS atau UJKS Koperasi.

11.8.        Laporan Promosi Ekonomi Anggota
Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota Koperasi selama 1 tahun tertentu.

11.9.        Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas KJKS atau UJKS Koperasi yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan.
11.10.    Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana/mitra usaha (shahibul maal) dan pengelola dana, yaitu KJKS atau UJKS Koperasi (mudharib) dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka dimana shahibul maal memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.


11.11.    Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah
Laporan sumber dan penggunaan ZIS merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo ZIS pada tanggal tertentu.
Zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariah.

11.12.    Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh (Qardhul Hasan)
Laporan sumber dan penggunaan qardh merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu serta saldo qardh pada tanggal tertentu.
Qardh merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

11.13.    Catatan atas Laporan Keuangan
Pedoman ini mengatur pengungkapan yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada unsur unsur yang diuraikan dalam bagian ini.
c)      Umum
d)     Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.
e)      Unsur-Unsur Catatan Atas Laporan Keuangan
f)       Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Keuangan

12.  Perkembangan Asset KJKS BMT Barrah
12.1.                  Data Anggota
Data jumlah anggota 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel Jumlah Nasabah Yana Dilayani (dalarn orang)
TAHUN
ANGGOTA
CALON ANGGOTA
2007
876
4.926
2008
883
6.778
2009
1.060
6.904
Perkembangan jumlah anggota dari tahun 2007 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada grafik berikut

12.2.                  Modal
12.2.1.                        Modal Sendiri
Adapun data yang tersedia pada tahun 2007 sampai 2009 sebagai berikut:
Tabel Modal Sendiri (dalam Rupiah)

MODAL

2007

2008

2009


Simpanan Pokok

Rp.     39.115.000

Rp      40.410.000

Rp.     58.975.000


Simpanan Wajib

Rp.     59.910.000

Rp.     67.541.350

Rp.     83.692.350


Donasi

Rp.       3.000.000

Rp.       3.000.000

Rp.       3.000.000


Cadangan

Rp.   139.574.721

Rp.   158.205.389

Rp.   163.781.667


12.2.2.                        Simpanan Sukarela dan Berjangka
Tabel Data Simpanan sukarela dan berjangka (dalam Rupiah)

TAHUN

SIMPANAN SUKARELA

SIMPANAN BERJANGKA


2007

Rp.     2.145.863.005

Rp.       2.075.000.000


2008

Rp.     2.392.954.190

Rp.       1.329.000.000


2009

Rp.     3.059.031.278

Rp.       1.717.000.000


12.3.                  Usaha
Aktivitas kegiatan usaha koperasi masih bersanclar kepada aktivitas pembiayaan yang berfokus pads pengusaha mikro dengan batas maksimum pembiayaan regular sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juts rupiah ). Dengan batas maksimum pembiayaan tersebut, maka jumlah orang yang diberikan pinjaman menjadi lebih banyak dengan waktu yang relatif pendek.  
Dalam rangka meningkatkan target pembiayaan, maka pemasaran diintensifkan dan prosedurnya disederhanakan tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian (prudential), sehingga memudahkan bagi anggota yang memerlukan pembiayaan.
Data pemberian pembiayaan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:
SHU Setelah Pajak
Rp.   18.955.858
Rp.   19.623.651
Rp.   45.853.572


12.4.                  Dana Masyarakat (Simpanan sukarela)
Sumber keuangan yang terbesar adalah dari simpanan sukarela baik dari anggota maupun calon anggota, oleh karena itu pengurus selalu berusaha melaku­kan pelayanan yang terbaik (service excellent) di dalam melayani anggotanya. Pola penjemputan terhadap penabung (pick up service) maupun pengantaran pengambilan tabungan merupakan bagian dari pelayanan. Selain itu juga dengan adanya fasilitas penerimaan pembayaran rekening telepon dan listrik menarik orang untuk datang ke KJK Syariah BMT Barrah untuk menyimpan dananya.
Data perkembangan simpanan sukarela dan simpanan berjangka adalah sebagai berikut :
Tabel Pemberian Pembiayaan

TAHUN

JUMLAH PEMBIAYAAN


2007

Rp.    3.572.769.045


2008

Rp.    3.702.116.670


2009

Rp.    5.959.054.000



Dari pembiayaan yang digulirkan kepada pars pengusaha mikro relatif lancar dan apabila macet biasanya dikarenakan musibah, baik itu kecelakaan secara fisik, kebakaran ataupun tempat usahanya digusur oleh aparat pemerintah dalam rangka penertiban dan keindahan kota, dan untuk hal seperti itu BMT Barrah membantu dengan dana ta'awun atau dana ZIS yang clikelola oleh Baitul Maal Barrah.
Adapun data dan perkembangan pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan dan pendapatan lain-lain selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut

Tabel Data Penclapatan KJK Syariah BMT Barrah (dalam Rupiah)

TAHUN

BAGI HASIL

PROVISI

JASA BANK

LAIN-LAIN


2007

Rp.  1.148.654.900

Rp.  190.428.750

Rp.     13.996.257

Rp.   7.529.530


2008

Rp.     913.916.900

Rp. 130.275..625

Rp.     27.340.219

Rp. 18.257.406


2009

Rp.  1.089.901.050

Rp.  153.852.250

Rp.     36.672.927

Rp.   9.623.255


Grafik Perkembangan Pendapatan KJKS BMT Barrah
PERKEMBANGAN PENDAPATAN


Perkembangan asset dari tahun 1998 sampai tahun 2009 sebagai berikut:
Tabel Data Perkembangan Asset KJKS BMT Barrah (dalam Rupiah)
TAHUN
ASSET
1998
Rp.            161.221.620
2003
Rp.         2.221.547.460
2008
Rp.         6.065.365.697
2009
Rp.         8.051.706.061
Grafik Perkembangan Asset KJK Syariah BMT Barrah

BAB IV
BAITUL MAAL BARRAH

1.        Sejarah Baitul Maal Barrah
Baitul Maal Barrah adalah sebuah lembaga yang bergerak pada bidang pemberdayaan masyarakat, dengan mengoptimalkan dana zakat, infak, shadaqah dan berbagai derma sosial lainnya, baik dari individu maupun lembaga/ perusahaan.
Baitul Maal Barrah lahir sebagai ekspresi kemusliman yang harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Awal kiprah Baitul Maal Barrah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Barrah yang sudah beroperasi dari tahun 1993. Aktivitas BMT Barrah lebih banyak berfokus pada bidang pengguliran dana ummat dengan prinsip syariah, selain itu pada prakteknya juga menjadi amilin bagi para muzakki yang ingin menyalurkan zakat, infak dan shadaqahnya secara tepat sasaran.
Dengan berbagai pertimbangan untuk kemaslahatan ummat dan peningkatan kinerja pengelolaan zakat, infak, shadaqah (ZIS) ini, maka sejak tahun 2004, Baitul Maal Barrah secara resmi berdiri di bawah naungan Yayasan Baitul Maal Barrah, dengan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Bandung juga Departemen Agama.
Selama rentang masa itu, berbagai program telah kami lakukan, antara lain beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu, yang menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga lain seperti panti asuhan sosial, pondok pesantren dan sebagainya.
Pembagian paket lebaran untuk para dhuafa juga menjadi program rutin kami. Harapannya, meski tentu tidak bisa seluruhnya, kita bisa berbagi kebahagiaan dan keceriaan di hari raya dengan kaum dhuafa. Paket berupa sembako dan pengobatan gratis, adalah salah satu upaya ke arah itu.
Baitul Maal Barrah juga ikut aktif dalam penyaluran dana bantuan korban bencana alam yang kerap melanda Indonesia. Pada tahun 2006-2007 kami membuka posko bantuan korban banjir Jabodetabek, juga bantuan untuk korban gempa bumi di Bandung Selatan (2009), juga banjir Bandung Selatan (2010).
Dalam bidang pemberdayaan, beberapa warga binaan BMT Barrah juga diikutkan dalam Muslim Entrepreneur Training (MET), sebuah pelatihan wirausaha yang menyeluruh sehingga bisa melahirkan para wirausahawan baru. Kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 2006.
Berkaca dari pengalaman itu, di tahun 2010 ini, Baitul Maal Barrah melakukan revitalisasi menyeluruh pada lembaganya. Penguatan visi-misi, juga fokus program pemberdayaan, agar bisa lebih efektif menyentuh masyarakat yang membutuhkan, dan secara bertahap mengangkat posisi mereka dari ‘tangan di bawah’ menjadi ‘tangan di atas’.
Revitalisasi itu kini melahirkan beberapa program utama yang khas.  Program Sahabat Dhuafa, yang mengajak para pelajar dan mahasiswa untuk memiliki kepedulian kepada sesama sedari dini, kami fasilitasi melalui program ini. Komunitas Bangkit juga mencoba membangun karakter dan etos kerja sebuah komunitas, kini menunggu partisipasi Anda semua.

2.        Visi dan Misi Baitul Maal Barrah
VISI
Menumbuhkan masyarakat taqwa, mandiri dan sejahtera dalam pencapaian mardhatillah.
MISI
·         Memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri dan mengubah posisi dari "tangan dibawah menjadi tangan diatas".
·         Menumbuhkembangkan masyarakat yang berwawasan ilmu pengetahuan dan agama.
·         Menjalin ukhuwah dengan saling tolong menolong dalam menghadapi kesulitan.
·         Menumbuhkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama.
·         Mengeluarkan kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
·         Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam

3.        Program Baitul Maal Barrah
3.1.   Sahabat Dhuafa
Sahabat Dhuafa adalah sebuah program ‘sahabat asuh’ (semakna dengan istilah ‘orangtua asuh’ yang pernah menjadi gerakan nasional). Program ini menjamin keberlangsungan pendidikan seorang pelajar/mahasiswa-dhuafa sampai selesai, dengan memenuhi segala kekurangan pembayaran biaya pendidikan, pembelanjaan alat-alat belajar, dan hal-hal lain yang mendukung suksesnya pendidikan seorang dhuafa.
Program ini ditujukan bagi para pelajar/mahasiswa yang mampu, yang secara rutin (bulanan/semesteran/tahunan) memberikan donasi pendidikan bagi sahabat-dhuafanya. Program ini melatih masyarakat pelajar dan mahasiswa untuk memiliki kepedulian sejak dini, kepada sesamanya.
Baitul Maal Barrah secara rutin memberikan laporan keuangan kepada donatur, juga perkembangan pendidikan ataupun permasalahan terbaru yang dihadapi sahabat-dhuafanya, berupa produk jurnalistik (buletin, tabloid, website) dan komunikasi langsung.
Baitul Maal Barrah mengagendakan pertemuan antara donatur dan sahabat dhuafanya, sehingga terjalin komunikasi emosional yang erat, lalu terciptalah komunitas yang saling memberdayakan demi tercapainya kesejahteraan sebenar-benarnya.

3.2.   Beasiswa Prestatif
Program beasiswa ini diberikan khusus kepada dhuafa-pelajar/mahasiswa yang berprestasi, dengan mendayagunakan donasi infak dan shadaqah dari para aghniya.
Setiap pelajar penerima beasiswa mendapatkan pembinaan rutin dan pelatihan peningkatan skill yang bisa membantu mereka menjadi yang terbaik di lingkungan yang lebih luas. Harapannya, mereka bisa mengangkat diri, keluarga, lingkungannya menjadi lebih baik, terlepas dari jerat kemiskinan dalam segala aspeknya.
3.3.   Program Kemanusiaan
Berbagai peristiwa bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia, menyisakan duka mendalam dan kehilangan berbagai harta benda yang selama ini diusahakan para korban. Baitul Maal Barrah memiliki perhatian akan hal ini dengan menyediakan rekening khusus bantuan kemanusiaan, untuk program tanggap bencana dan healing program pascabencana.
Selama ini, kami hanya memosisikan diri sebagai perpanjangan tangan para donatur yang memberikan bantuan bagi para korban bencana alam. Namun mulai tahun ini kami sedang memulai proses pada pembentukan tim tanggap darurat bencana (SAR) yang memiliki keterampilan khusus, agar penyampaian bantuan bagi korban bencana bisa lebih cepat dan tepat sasaran.

3.4.   Komunitas Bangkit
Baitul Maal Barrah sangat concern pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui program pemberdayaan komunitas. Jejaring relawan BM Barrah melakukan pendataan potensi yang ada di sebuah komunitas, untuk kemudian memberikan pelatihan peningkatan skill, motivasi wirausaha, dan bantuan modal bergulir agar mereka mampu secara aktif mengangkat derajat komunitasnya menjadi lebih mulia.
Salah satu komunitas yang sudah berjalan adalah Keluarga Rumah Biki (KRB) di kawasan Padalarang. Komunitas ini memiliki concern pada pemberdayaan ibu-ibu di sekitar pabrik kawasan Padalarang dan Batujajar yang sebagian besar jobless. Komunitas itu kini berlatih menjahit, menyulam, dan kini sudah berhasil memproduksi berbagai produk pendidikan anak usia dini. KRB ini akan menjadi pilot project bagi pengembangan komunitas lain di tempat yang lain dengan pengembangan yang disesuaikan dengan potensinya masing-masing.

3.5.   Support Dakwah
Kami menyadari bahwa banyak sekali daerah terpencil di Indonesia ini yang belum terbina dengan baik, sehingga perlu dilakukan pendidikan dan pembinaan masyarakat agar memahami Islamnya lebih baik sebagaimana dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu diperlukan banyak da’i yang siap terjun langsung di masyarakat untuk berdakwah menyiarkan Islam.
Kami memiliki program support dakwah yang mendukung kiprah berbagai madrasah, pesantren, yayasan, panti sosial dan sebagainya, untuk mencetak para da’i yang faqih ilmu-ilmu agama, sehat lahir dan batin, dan siap terjun berdakwah dan menghadapi tantangannya. Segala kebutuhan operasional support dakwah ini adalah dari bagian asnaf sabilillah zakat, juga infak dan sedekah. Insya Allah pada saatnya, dakwah Islam akan mencapai hasilnya: terwujudnya masyarakat muslim yang hanif, taqwa dan berperadaban.

4.      Management Staff Baitul Maal Barrah
a.       Dewan Pembina :  Ir. H. Bambang Subekti, MT, Ars
                        Drs. Asep Lukman

b.      Dewan pengurus:
Ketua             : Drs. Arwan Efendi
Sekretaris       : Ust. Yamin Kamaludin
Bendahara      : Moh. Mustofa, SE


c.       Pengawas      :  Nandar Suhendar, SE
            Drs. H. Kankan Ahmad B.

d.      Manajer        : Heru Haerudin
Staf               : Maman Abdul Rohman
           Dani Ramdhani

BAB V
KESIMPULAN

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui keadaan mikro dan makro BMT Barrah Bandung, sehingga dapat dirumuskan sasaran dan dapat ditetapkan strategi yang akan dilaksanakan. Analisis ini secara rinci dilakukan dengan mengidentifikasi:
a.       Kekuatan ( Strength )
a)      Sudah dikenal relatif luas di masyarakat.
b)      Usia sudah tua da dikatakan stabil karena sudah 18 tahun sejak tahun 1993.
c)      BMT Barrah merupakan BMT Barrah milik mitra yang relatif potensial.
d)     Menerapkan system jemput dalam transaksi ke setiap alamat anggota, baik dari segi transaksi keuangan ataupun dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
e)      Telah menjalin hubungan yang baik dengan beberapa instansi (bank syariah) atau dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
f)       Memiliki dan menempati gedung yang cukup representatif di tempat-tempat yang strategis.
g)      Memiliki jaringan pelayanan yang cukup luas, cukup cepat, tepat dan ramah.
h)      Teknologi informasi yang ada cukup memadai sebagai kekuatan bersaing.

b.      Kelemahan (Weakneas)
a)      Aktivitas marketing masih perlu ditingkatkan
b)      Keterbatasan modal usaha
c)      Pendayagunaan dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi yang dimiliki belum optimal
b)      Pengembangan SDM yang tersedia belum mengarah pada keunggulan komparatif dibandingkan BMT atau bank pesaing.
c)      Kurangnya komunikasi antara kantor cabang dengan marketing yang berada di lapangan, sehingga sering terjadi ke tidak efisien waktu dalam penagihan angsuran.
d)     Strategi yang di lakukan para marketing masih sederhana.
e)      Belum ada mesin ATM seperti BMT pesaing.
f)       DPS tidak hadir secara rutin atau berkala, DPS hanya hadir jika di undang dalam suatu rapat tertentu saja.
g)      Dalam bekerja mereka baik tapi dalam menjaga image ke profesionalan mereka kurang.
h)      Kurangnya pengamanan terhadap petugas keuangan, karena terbentur dengan masalah administrasi pelayanan pengamanan keuangan.

c.       Peluang (Opportunity)
a)      Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat menengah ke bawah dalam memanfaatkan layanan jasa BMT.
b)      Perkembangan teknologi BMT Barrah akan memicu terciptanya produk dan diversifikasi produk baru.
c)      Pertumbuhan perekonomian masyarakat terus membaik Misi Pemkot Bandung bahwa perkembangan perekonomian dipusatkan di setiap wilayah.
d)     Potensi mitra simpanan berjangka atau simpanan dapat diberikan pembiayaan dengan special margin.

d.      Ancaman ( Threath )
a)      Semakin agresif dan aktifnya BMT atau BPR pesaing dalam melakukan pemasaran dan ekspansi pada segmen pasar yang menjadi sasaran BMT Barrah sehingga persaingan semakin tajam
b)      Lembaga keuangan lain, dalam hal ini pegadaian, koperasi dan BMT lain bisa memberi pinjaman dengan prosedur yang cepat dan mudah.
c)      Masih kecilnya angka dalam jumlah pemberian modal, pembiayaan produk dikarenakan keterbatasn modal dan kas BMT Barrah.
d)     Produk dan jasa BMT atau BPR pesaing lebih variatif dan menarik, akan menjadikan produk BMT Barrah kurang kompetitif
e)      Tuntutan akan teknologi canggih mengakibatkan naiknya nilai investasi dan biaya operasional
  
DAFTAR PUSTAKA

Heri Sudarsono. (2007). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yoyakarta : Ekonosia.

Profile, Company. 2011. KJKS BMT Barrah Bandung

Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo


6 komentar:

Anonim mengatakan...

assalamualaikum.
kang. terimakasih atas informasinya.. saya sangat terbantu karena saya sedang membutuhkan informasi tentang BMt terutama sejarah BMT, karena saya sedang menyusun laporan kerja praktek tentang analisis kin erja keuangan BMT, dan posting akang ini saya jadikan referensi dalam penyusunan laporan saya terima kasih banyak kang..

salam kenal Asep Ramlan

Andi Saliwa mengatakan...

by. Andi liwa ya sama-sama semoga artikelnya bermanfaat

wienggaberty sandymeutia mengatakan...

assalammu'alaikum kang, apakah saya boleh mengetahui alamat lengkap BMT Barrah tersebut. karena saya sedang mengahadapi TUGAS AKHIR, dan saya sangat tertarik tentang BMT, apalagi yang saya lihat akang berhasil mendapatkan beberapa data mengenai jumlah asset dan nasabah, saya juga ingin mendapatkan data mengenai penyaluran pembiayaan di BMT Barrah tersebut kang. terimakasih kang.

wienggaberty sandymeutia mengatakan...

assalammualaikum..
terimakasih untuk informasinya, saya juga sedang mengerjakan TUGAS AKHIR dan mengambil tema tentang BMT, tetapi saya kesulitan di data. apakah saya bisa meminta kontak person bmt Barrah, karena saya ingin meminta beberapa data dari BMT Barrah. terimakasih kang, mohon bantuannya.

wienggaberty sandymeutia mengatakan...

assalammualaikum..
terimakasih untuk informasinya, saya juga sedang mengerjakan TUGAS AKHIR dan mengambil tema tentang BMT, tetapi saya kesulitan di data. apakah saya bisa meminta kontak person bmt Barrah, karena saya ingin meminta beberapa data dari BMT Barrah. terimakasih kang, mohon bantuannya.

wienggaberty sandymeutia mengatakan...

assalammualaikum..
terimakasih untuk informasinya, saya juga sedang mengerjakan TUGAS AKHIR dan mengambil tema tentang BMT, tetapi saya kesulitan di data. apakah saya bisa meminta kontak person bmt Barrah, karena saya ingin meminta beberapa data dari BMT Barrah. terimakasih kang, mohon bantuannya.